Senin, 22 Desember 2008 | 23:32 WITA
SANGATTA, SENIN-Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kutai Timur (Kutim) Bayau Lung mengaku sulit menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara maksimal.
Penyebabnya, data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang selama ini dijadikan rujukan tidak akurat. Kondisi ini membuat banyak program penanggulangan kemiskinan dari sejumlah instansi tidak tepat sasaran.
"Kendala penanggulangan kemiskinan yang selama ini kita jalankan adalah kurang akuratnya data yang digunakan. Akibatnya, banyak program yang tidak tepat sasaran," ujar, Bayau pada rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan di Kutim, Senin (22/12).
Menurut Bayau, berdasarkan data kemiskinan dari BPS tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Kutim 25.2300 jiwa, dari total penduduk sekitar 180.000 jiwa. Data ini dinilai kurang akurat, sebab sampai penghujung 2008, data tersebut masih digunakan. Padahal, saat ini peningkatan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 214.000 jiwa.
"Makanya kita anggap datanya kurang akurat. Makanya banyak program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran," paparnya. Selain data yang kurang akurat, Bayau mengakui bahwa, selama ini program pengentasan kemiskinan yang dijalankan di sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, kurang terkoordinasi secara baik. Akibatnya, program yang dijalankan menjadi kurang fokus dan terencana, sehingga indikator penurunan jumlah penduduk miskin sulit dicapai.
"Ini juga masalah klasik kita, selama ini hampir semua instansi punya program pengentasan kemiskinan, tapi kurang fokus dan terencana karena kurang koordinasi. Makanya hari ini kita gelar Rakor," katanya.
Ia menambahkan, melalui tim penanggulangan kemiskinan yang diketuai Sekkab Kutim Sjafruddin Achmad, Bayau optimistis pada 2009 angka kemiskinan di Kutim dapat ditekan lima persen sampai 10 persen. Upaya itu akan diwujudkan secara bertahap mulai dari penyediaan data yang akurat, hingga koordinasi intensif program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap instansi.
"Target kita pada 2009 nanti jumlah penduduk miskin bisa turun sekitar lima persen sampai 10 persen. Caranya, pertama kita benahi datanya agar akurat lalu seluruh program kita koordinasikan," paparnya.
Dari Bapemas sendiri, Bayau mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program usulan di antaranya peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rp 300 juta per desa, menjadi Rp 500 juta per desa. Termasuk dukungan terhadap program pusat yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tahun nilainya sekitar Rp 16 miliar di Kutim.
"Konkretnya bisa dilakukan dengan peningkatan ADD dan program PNPM dari pusat yang nilainya sekitar Rp 16 miliar di Kutim," kata Bayau. (don)
Print
Email
