JAKARTA, TRIBUNKALTIM.co.id- Salah satu suku asli Timika, Amungme, mengajukan gugatan perdata PT Freeport ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3). Gugatan diajukan karena Freeport mengambil alih hak ulayat (tanah adat), sebagai lokasi utama tambang tanpa kompensasi apapun. Demikian dikatakan salah satu kuasa hukumnya, Jhonson Pandjaitan kepada wartawan.

"Kami ajukan gugatan atas hak ulayat (tanah adat) yang diambil oleh Freeport. Kita ajukan ini yang pertama. Karena nanti ada gugatan berukatnya. Gugatan pelanggaran ham, gugatan dana dan lainnya," demikian ungkap Jhonson.

Menurut Jhonson, hak ulayat yang diambil Freeport tidak berdampak baik sama sekali. Kalaupun perusahaan tambang asal Amerika itu memberikan dana satu persen tidak berpengaruh. Sebaliknya, kata Jhonson, "Dana yang diberikan Freeport malah mengacaukan hubungan sosial di sana, menyebabkan konflik dan pelanggaran HAM."

Dana satu persen tersebut, sambung Jhonson, muncul akibat konflik yang menyebabkan penutupan Freeport pada 2005. Kata Jhonson, karena itu dana satu persen dari keuntungan Freeport tidak lain sebagai dana politik. "Apakah itu sungguh-sungguh dilakukan kita tidak tahu. Bahkan uang itu dimainkan untuk main saham di Singapura, dan menghilang," sambungnya.

Dalam gugatannya, suku Amungme meminta Freeport membayar kerugian materil 2,5 miliar dollar Amerika dan kerugian imateril 30 miliar dollar Amerika. Gugatan suku Amungme yang berlangsung di Jakarta Selatan mengingat PT Freeport Indonesia bertempat di Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga memberi pendampingan terhadap pengajuan gugatan suku Amungme tersebut. "Masyarakat diambil paksa tanahnya dan dipaksa direlokasi ke tanah bagian Hilir di suku Kamoro. Jelas ini pelanggaran HAM dan kami akan mendampingi mereka," ujar aktifis Walhi Pius Ginting. (Persda Network/Yog)

Print Email

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code