Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Ahmad Bayasut

BALIKPAPAN--- Razia pendatang baru pada momen arus balik Lebaran, hingga Selasa (7/10), belum ditentukan kapan waktunya. Masalah teknis, pembagian tugas, hingga pelaksanaan di lapangan, baru akan di bahas hari ini, Rabu (8/10), melalui rapat di kantor walikota.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  sebagai koordinator berkoordinasi dengan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), bagian perkotaan, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Balikpapan.

"Kantor KPM baru saja pindah, kita perlu kondisikan dulu sampai segalanya tertangani dengan baik," kata Kepala Satpol PP, Supriyanto. Menurutnya, Satpol PP sebagai pelaksana utama tidak sembarangan melakukan tindakan razia.

Pihaknya menghindari adanya kesalahpahaman dengan penumpang kapal maupun pesawat yang masuk Balikpapan. "Ini urusannya dengan massa. Jangan sampai setelah di lapangan koordinasi dengan bagian lain tidak berjalan sesuai dengan rencana," katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Operasi Satpol PP Masranie. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam membentuk barisan razia dengan bagian lain.

Contohnya, pihak kantor catatan sipil turut dalam razia agar langsung bisa mendata mana penduduk Balikpapan atau bukan. Begitu juga KPM, kata Masrani harus menyiapkan data gelandangan dan pengemis."Jangan sampai kita kecolongan gepeng masuk ke Balikpapan dan meresahkan warga," kata Masranie.

Rencana razia pendatang ini, sempat dikecam akademisi Universitas Balikapapan (Uniba) M Muhdar. Menurut dosen hukum Uniba ini, razia pendatang secara hukum tidak bisa diterima. Karena itu, Muhdar menyarankan agar pemkot tidak menggunakan istilah razia tetapi pendataaan.(*)
 

Print Email

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code